Jumat, 7 Juli 2023 Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas melakukan pembahasan tentang arah perubahan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu isi UU tersebut adalah tentang rencana perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Acara ini digelar di Aula Magna Gedung Perpustakaan Lt. 3.
Turut hadir Uskup Keuskupan Agung Medan – Mgr. Kornelius Sipayung, OFMCap; Rektor Unika Santo Thomas Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum, para Pejabat Rektorat, Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, SH.,M.Hum, Dr.Berlian Simarmata, SH., M.Hum – sebagai Narasumber; Godlif Sianipar, SS., MA, Ph.D – sebagai Moderator; Drs. Hendrik Sitompul, MM – sebagai Keynote Speech Anggota DPR RI; Dr. Inosentius Samsul S.H., M.Hum- sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI; Dr. Lydia Suryani Widayati, S.H., M.H. – sebagai Kepala Pusat PUU Bidang Politik, Hukum, dan HAM; serta dihadiri beberapa dosen Unika Santo Thomas.
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum menyampaikan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI telah menaruh kepercayaan kepada Unika Santo Thomas sebagai mitra dalam penyelenggaraan FGD ini.
“Perubahan Undang-undang tentang Desa menjadi sebuah topik yang penting dan menarik untuk dibahas dan diharapkan dapat mencapai keterlibatan Hukum, baik keterlibatan Hukum secara hierarkis maupun keterlibatan hokum secara horizontal,” jelasnya dalam sambutan.
“DPR RI memperkuat Lembaga ini dengan menyertakan tagline: Bridging the research of the Role and Functions of Parliament. Arahnya agar evidence based dilakukan di DPR, termasuk UU Desa dengan bentukan rumus yang telah disusun,” ungkap Inosentius Samsul.
Sebagai Keynote Speech Anggota DPR RI, Drs. Hendrik Sitompul, MM menyampaikan bahwa program yang ada terus diciptakan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat serta lembaga lainnya, salah satunya cita-cita Unika Santo Thomas.
Untuk memperkuat diskusi, hadir juga beberapa kepala desa yang turut memberikan masukan atas rencana perubahan UU yang dimaksud.
Selain acara FGD, guna memperkuat kerjasama antar lembaga, Badan Keahlian DPRI RI mengadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman.
Selanjutnya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Perencanaan UU Bidang Politik Hukum dan HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dan diakhiri dengan penyerahan Cenderamata dan Foto Bersama.
